Isi Pasal 1233 KUH Perdata Tentang Perikatan

Di dalam kehidupan bermasyarakat kita banyak menemukan bermacam-macam hubungan sosial. Mulai dari individu dengan individu, individu dengan korporasi atau korporasi dengan korporasi yang lain. Dari berbagai macam hubungan inilah kemudian akan muncul saling keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hubungan keterikatan inilah yang dijelaskan dalam isi pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan.

Namun sebelum kita melihat isi pasal 1233 KUH Perdata kita harus paham terlebih dahulu perbedaan antara perikatan dan perjanjian. R. Subekti menjelaskan bahwa perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, di mana pihak yg satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

pasal 1233 KUH Perdata

Jadi jelas disini ranah hukum perikatan adalah saling keterkaitan yang berhubungan dengan hukum kekayaan seseorang. Keterikatan dalam ranah hukum kekayaan ini bisa terjadi dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession) serta dalam bidang hukum pribadi (personal law). Sebagai contoh yang paling mudah adalah dalam bidang hukum waris dimana disini akan ada keterikatan antara pengelola kekayaan dengan ahli waris jika pemilik kekayaan telah meninggal dunia.

Sedangkan defisini dari perjanjian seperti dijelaskan dalam pasal 1313 KUH Perdata lebih menekankan pada adanya perjanjian yang menimbulkan hukum. Dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi disini ada perjanjian yang memang sengaja dibuat untuk mengikatkan dirinya satu sama lain.

Dalam pasal 1233 KUH perdata disebutkan bahwa “perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebuah perjanjian akan menimbulkan sebuah keterikatan, namun tanpa perjanjian bukan berarti keterikatan tidak terjadi karena ada undang-undang yang berlaku.

Baca juga: 4 Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Jadi jika kita menelaah lebih lanjut tentang perikatan, maka akan ada subjek dan objek perikatan. Berikut ini yang dimaksud dengan subjek dan objek perikatan:

Subjek perikatan

  1. Pihak yang memiliki hak atau kreditur
  2. Pihak yang memiliki kewajiban memberikan hak kreditur atau juga disebut debitur

Objek perikatan

Secara umum bisa disebutkan bahwa objek dari sebuah keterikatan adalah prestasi. Dijelaskan dalam pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dari penjelasan pasal 1234 KUH Perdata ini kita bis menentukan 3 macam prestasi, yakni:

  1. memberikan sesuatu
  2. berbuat sesuatu
  3. tidak berbuat sesuatu

Memberikan sesuatu berarti kita memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu bisa berupa jasa atau materi sebagaimana perjanjian yang telah dibuat. Misalnya jika kita melakukan peminjaman uang di bank maka setelah di setujui pihak bank wajib memberikan pinjaman dan kita wajib melakukan pembayaran tepat waktu setiap bulannya.

Keterikatan berbuat sesuatu bisa berarti berdasarkan perjanjian yang telah kita sepakati kita harus melakukan beberapa hal sebelum kita mendapatkan hak kita. Sebagai contoh untuk mendapatkan penghasilan sebagai seorang guru maka kita harus menyelesaikan proses belajar-mengajar disekolah. Kita harus mengajar dan berusaha untuk mewujudkan visi dan misi dari instansi tempat kita bekerja.

Dan yang terakhir adalah sebuah keterikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Sebagai contoh kita bisa mengaitkan dengan kehidupan siswa nakal disekolah. Dimana ketika seorang anak nakal maka dia akan diberikan surat perjanjian agar dia tidak mengulangi kenakalannya. Untuk itu akan dibutuhkan sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa anak tidak boleh melakukan hal-hal kenakalan lainnya.

Jadi inti dari pasal 1233 KUH Perdata adalah perikatan terjadi karena adanya perjanjian atau undang-undang. Perjanjian atau undang-undang akan menjamin untuk tidak adanya wanprestasi atau mengingkari perjanjian yang ada. Jika pun terjadi wanprestasi maka akan ada konsekuensi yang harus didapatkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.


Pernah menuliskan salah satunya?

pasal 1233 kuh perdata contoh (3), pasal 1233 kuhp perdata adalah (2), Pasal 1233 (2), pasal 1233 kuhperdata (1), Pasal 1233 kuhp (1), 1233 (1), pasal 1233 berbunyi (1), isi pasal 1233 kuh perdata (1), bunyi pasal 1233 beserta contoh (1), penjelasan tentang pasal 1233 KUH perdata (1), 

Leave a Reply