Hukum pidana di Indonesia

Indonesia memiliki 2 sistem hukum yaitu hukum pidana dan hukum perdata, keduanya berlaku untuk membatasi tindakan tindakan setiap individu yang dapat merugikan Negara maupun satu sama lain. Ketika berbicara tentang hukum pidana, hokum ini memiliki landasan dasar yaitu undang undang hukum pidana atau KUHP dimana dalam kitap undang undang terdapat aturan aturan yang mencantumkan ketentuan ketentuan tentang hukuman yang di berikan kepada seseorang. Setealh Indonesia membagi 2 sistem hukumnya menjadi dua yaitu hokum perdata dan ukum pidana, hukum pidana ini di bagi lagi menjadi dua sietem dimana keduanya di jalankan secara bersamaan untuk menegakkan hukum di Indonesia. Kedua system yang berasal dari system hukum pidana adalah hukum diferensiasi dan juga intregral criminal justice system.

Adapun alasan mengapa hukum pidana di bagi menjadi 2 system hukum adalah karena berhubungan dengan strukturnya dimana penegakan hukum pidana tersebut di tangani oleh oleh lembaga yang berdiri sendiri atau bersifat personal, dan memiliki tugas seta wewenang masing masing yang berbeda beda. Sebagai contohnya saja ketika ada sebuah masalah yang berkaitan dengan hukum pidana, maka tidak di tangani oleh satu pihak saja melainkan dari beberapa pihak contohnya seperti penyeledikan masalah di adakan oleh pihak kepolisian, selanjutnya berhubungan dengan tuntutan berhubungan dengan kejaksaan, dan untuk bagian pemeriksaan dari masalah tersebut akan di adakan di persidangan yang melibatkan pihak yang berbeda lagi yaitu hakim, dimana hakim dapat memberikan keputusan atas hukum yang harus di tegakan pada masalah tersebut. dari contoh tersebut maka dapat di katakan mengapa indonesia menggunakan sistem Diferensiasi fungsional. Karena ketika kita melihat dari sistem kerja dari masing masing pihak menangani sebuah masalah tersbeut akan bekerja secara berkelanjutan sehingga menghasilkan bukti bukti sehingga dapat di tetapkan hukum yang sesuai untuk sebuah masalah.

Dan ketika kita membicarakan sistem hukum pidana yang ke dua yaitu check and balances maka hal ini berkaitan dengan kepolisisn dan kejaksaan dimana di kenal adanya surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3 dan juga surat ketetapan penghentian penuntutan atau yang di sebut juga dengan SKP2. Kedua keputusan tersebut dapat memberikan ajuan keberatan dimana menggunakan mekanisme pra sidang yang di lakukan yang di adakan di pengadilan. Proses yang baru saja di jelaskan memberikan bukti bahwa indonesia menggunakan 2 sistem hukum pidana yaitu Diferensi Fungsionl serta indonesia juga menggunakan sistem hukum pidana yaitu Interated Criminal Justice System dalam mengatasi sebuah permasalahan yang menyangkut hukum pidana.

Adanya penegakan hukum yang di pidana yang di terapkan oleh tiap tiap negara memiliki dasar yang berbeda beda, dengan menggunakan system dna model tertentu dan negara Indonesia untuk masalah hukum pidana ini menggunakan 2 system yang di campurkan karena system kerja atau penerapannya memiliki hubungan satu sama lain.

 


Pernah menuliskan salah satunya?

sistem hukum pidana di indonesia (13), hukum pidana di indonesia (12), apa arti skp2 (1), kitapundang udang hukuman krimanal (1), skp2 kejaksaan (1), 

Leave a Reply