siputro.com

Home » PPKn » Kekuasaan Pemerintah Indonesia Menurut UUD 1945

pasang iklan murah

Kekuasaan Pemerintah Indonesia Menurut UUD 1945

October 8th, 2011 Admin 11033 Views 2 Comments

Negara merupakan organisasi kekuasaan politik yang mengatur hampir setiap segi kehidupan warganya. Negara meewujudkan kekuasaannya melalui berbagai instrumen peraturan, yang bersifat mengikat dan memaksa. Meskipun kekuasaan negara sangat luas, akan tetapi perlu adanya batas-batas kekuasaan negara. Batas-batas itu juga diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan negara terhadap rakyatnya. Untuk itulah diperlukan konstitusi, yang berisi pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara.

inoputro(dot0com, kekuasaan Pemerintah Indonesia menurut UUD 1945.

Mengingat luasnya kekuasaan negara, maka perlu adanya sistem pemisahan kekuasaan. Hal itu agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu tangan.

Menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi tiga macam fungsi kekuasaan, meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan pemerintahan negara dalam arti luas meliputi ketiga macam kekuasaan itu. Dalam arti sempit, kekuasaan pemerintahan berarti kekuasaan eksekutif.

Pemegang kekuasaan legislatif atau kekuasan untuk membuat undang-undang menurut UUD 1945 melibatkan Presiden dan DPR. Setelah dilakukan amanden terhadap UUD 1945, terjadi pergeseran peranan dalam pembuatan undang-undang. Sebelumnya, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pemegang kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang menurut UUD 1945 berada di tangan Presiden. Inilah pengertian kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit. Presiden adalah kepala pemerintahan, yang dalam tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Presiden bersama para menteri disebut kabinet.

Pemegang kekuasaan yudikatif atau kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan baru yang dibentuk sebagai hasil amandemen ketiga terhadap UUD 1945.

 

Indahnya dunia ketika kita dapat saling berbagi.


Pernah menuliskan salah satunya?

pemegang kekuasaan eksekutif (143), kekuasaan eksekutif (81), kekuasaan pemerintah (56), kekuasaan presiden menurut uud 1945 (49), kekuasaan eksekutif menurut uud 1945 (46), kekuasaan pemerintahan negara (45), pemegang kekuasaan yudikatif (44), pemegang kekuasaan eksekutif di indonesia (43), pemegang kekuasaan legislatif (41), pembagian kekuasaan menurut uud 1945 (39), kekuasaan pemerintahan (38), lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah (35), pengertian kekuasaan eksekutif (31), kekuasaan pemerintah negara (30), pengertian kekuasaan (29), pengertian presiden (23), lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan (23), lembaga pemegang kekuasaan pemerintahan (22), tugas presiden menurut UUD 1945 (20), kekuasaan dalam pemerintahan (20), pemegang kekuasaan legislatif di indonesia (19), pemegang kekuasaan yudikatif di indonesia (19), pengertian pemerintah dalam arti sempit menurut uud 1945 (18), pengertian yudikatif (18), pemegang kekuasaan eksekutif indonesia (17), 

Anda baru saja membaca Kekuasaan Pemerintah Indonesia Menurut UUD 1945. Artikel ini ditulis di dalam kategori PPKn. Anda bebas mengshare artikel ini, namun gunakanlah etika yang baik dengan tetap menuliskan sumber link artikel Kekuasaan Pemerintah Indonesia Menurut UUD 1945 ini.
Daftarkan email anda untuk berlangganan artikel kami:
Jangan lupa konfirmasi via email, ya!

Commonwealth Life Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik Indonesia

Artikel lain:

2 Responses to “Kekuasaan Pemerintah Indonesia Menurut UUD 1945”

  1. ANDREAS BAGAS WICAKSONO says:

    HUAAAA….aku malah jadi bingung yg memegang kekuasaan eksekutif itu presiden atau MPR gmana sihhhh…

    • inoputro says:

      eksekutif itu presiden dan mentri..
      kalo MPR itu legislatif sama seperti DPR karena tugasnya membuat UUD (jika ada yang harus di rubah)..
      semoga membantu

 

Leave a Reply to this Post

= 4+8 [required]

Pasang Iklan, SEO Jaguars, Jaguar 2, Fair Gadget, Yoetama, Terapi Diabetes, Dana Usaha

Cerpen Sobat
  • Menara Angin

    cerpen menara angin

    [...] Kami nggak mentingin pertemuan sebagai alasan buat ngehambat hubungan ini, yang jelas kami cocok satu sama lain. Di saat kelulusan nanti waktu yang tepat. [...]

  • Zee’s Hand Diary

    nikah lo pikir mudah

    [...] Ini diaryku kisah tentang hidupku kisah nyataku. Tak peduli sebesar apa ketidaksukaan orang lain bagiku cemo’ohan mereka, penyemangat kebangkitanku. [...]

  • Kesuma Bunda (Ibuku Pahlawanku)

    nikah lo pikir mudah

    [...] Bunda nggak nyangka anakku sendiri bahkan tak bisa bersikap baik padaku. Mungkin ini memang salah Bunda yang nggak pernah menceritakan semuanya padamu [...]

  • Ku Hampir Kuncup

    ku hampir kuncup

    [...] “Oh, tidak. Ya Allah apakah sekeras ini cobaan yang Engkau berikan?” Rintihku mrnyesakkan dada, hingga rasanya aku tak sanggup untuk bernafas. [...]

  • Nikah??? Lo pikir Gampang!!

    nikah lo pikir mudah

    [...] Mungkin bener kata orang-orang tua, Rona pamali waktu ngambil barang hujan deres banget dan saat akan dibawa ke rumah Randy di malah nangis dan noleh [...]

sejarawan.com
jokam palembang
pasang iklan baris