Kekuasaan Pemerintah Indonesia Menurut UUD 1945

Negara merupakan organisasi kekuasaan politik yang mengatur hampir setiap segi kehidupan warganya. Negara meewujudkan kekuasaannya melalui berbagai instrumen peraturan, yang bersifat mengikat dan memaksa. Meskipun kekuasaan negara sangat luas, akan tetapi perlu adanya batas-batas kekuasaan negara. Batas-batas itu juga diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan negara terhadap rakyatnya. Untuk itulah diperlukan konstitusi, yang berisi pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara.

inoputro(dot0com, kekuasaan Pemerintah Indonesia menurut UUD 1945.

Mengingat luasnya kekuasaan negara, maka perlu adanya sistem pemisahan kekuasaan. Hal itu agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu tangan.

Menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi tiga macam fungsi kekuasaan, meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan pemerintahan negara dalam arti luas meliputi ketiga macam kekuasaan itu. Dalam arti sempit, kekuasaan pemerintahan berarti kekuasaan eksekutif.

Pemegang kekuasaan legislatif atau kekuasan untuk membuat undang-undang menurut UUD 1945 melibatkan Presiden dan DPR. Setelah dilakukan amanden terhadap UUD 1945, terjadi pergeseran peranan dalam pembuatan undang-undang. Sebelumnya, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pemegang kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang menurut UUD 1945 berada di tangan Presiden. Inilah pengertian kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit. Presiden adalah kepala pemerintahan, yang dalam tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Presiden bersama para menteri disebut kabinet.

Pemegang kekuasaan yudikatif atau kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan baru yang dibentuk sebagai hasil amandemen ketiga terhadap UUD 1945.

 

Indahnya dunia ketika kita dapat saling berbagi.


Pernah menuliskan salah satunya?

pemegang kekuasaan eksekutif (143), kekuasaan eksekutif (81), kekuasaan pemerintah (71), kekuasaan presiden menurut uud 1945 (49), kekuasaan eksekutif menurut uud 1945 (49), kekuasaan pemerintahan negara (45), pemegang kekuasaan yudikatif (44), pemegang kekuasaan eksekutif di indonesia (43), pemegang kekuasaan legislatif (41), kekuasaan pemerintahan (40), pembagian kekuasaan menurut uud 1945 (39), lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah (35), kekuasaan pemerintah negara (31), pengertian kekuasaan eksekutif (31), pengertian kekuasaan (29), lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan (24), kekuasaan dalam pemerintahan (23), pengertian presiden (23), lembaga pemegang kekuasaan pemerintahan (22), menurut uud 1945 kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh (20), tugas presiden menurut UUD 1945 (20), pemegang kekuasaan yudikatif di indonesia (19), pemegang kekuasaan legislatif di indonesia (19), pengertian yudikatif (18), pengertian pemerintah dalam arti sempit menurut uud 1945 (18), 

Kekuasaan Pemerintah Indonesia Menurut UUD 1945 was last modified: October 2nd, 2011 by inoputro

Artikel Terkait Kekuasaan Pemerintah Indonesia Menurut UUD 1945

Susunan Negara

Susunan Negara

inoputro(dot)com, susunan negara. Penglihatan terhadap negara dari segi susunannya

Demokrasi Kontsitusional dalam Abad ke-19 (Negara Hukum Klasik)

Demokrasi Kontsitusional dalam Abad ke-19 (Negara Hukum Klas

inoputro(dot)com, demokrasi konstitusional dalam abad ke-19 (negara hukum klasik).

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia

inputro(dot)com, demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah

Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik

Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik

inoputro(dot)com, Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik. Ilmu Negara dalam

2 Responses to “Kekuasaan Pemerintah Indonesia Menurut UUD 1945”

  1. Posted by ANDREAS BAGAS WICAKSONO
    • Posted by inoputro

Add Your Comment