Demokrasi Kontsitusional dalam Abad ke-19 (Negara Hukum Klasik)

inoputro(dot)com, demokrasi konstitusional dalam abad ke-19 (negara hukum klasik).

Kekuasaan pemerintah adalah dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah (written constitution) atau tak bersifat naskah (unwritten constitution). Undang-undang dasr itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme (constitutionalism), sedangkan yang menganut gagasan ini dinamakan Contitutional State atau Rechsstaat.

Menurut Carl. J. Fredrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa ”pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapt tugas untuk memerintah”. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam undang-undang dasar.

Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Fredrich Julius Stahl memakai istilah Rechsstaat, sedangkan ahli Ango Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah Rule Of Law. Oleh Stahl disebut empat unsur-unsur Rechsstaat dalam arti klasik, yaitu:

  1. Hak-hak manusia.
  2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinetal biasanya disebut trias politica).
  3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid vn bestuur).
  4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

 

Unsur-unsur Rule of Law dalam arti klasik, seperti yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dalam Introduction to the Law of the Constitution mencakup:

  1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
  2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
  3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

 

Perumusan-perumusan ini hanya bersifat yuridis dan hanya menyangkut bidang hukum saja dan itu pun dalam batas-batas yang agak sempit. Negara dalam pandangan ini dianggap sebagai Nachtwachterstaat (Negara Penjaga Malam) yang sangat sempit ruang gerkanya, tidak hanya di bidang politik, tetapi di bidang ekonomi. Kegiatan di bidang ekonomi dikuasai oleh dalil laissez faire, laissez aller, yang berarti bahwa kalau manusia dibiarkan mengurus seluruh negara dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing maka akan dengan sendirinya keadaan ekonomi seluruh negara akan sehat. Negara hanya mempunyai tugas pasif, yakni baru bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Konsepsi negara hukum tersebut adalah sempit, maka dari itu sering disebut ”Negara Hukum Klasik”.

 

Indahnya dunia ketika kita dapat saling berbagi.

Artikel terkait:


Pernah menuliskan salah satunya?

demokrasi abad 19 (38), demokrasi konstitusional abad ke 19 (25), negara hukum klasik (23), demokrasi konstitusional abad 19 (17), konsep hukum klasik (11), demokrasi abad ke 19 (9), perkembangan demokrasi abad ke 19 (6), demokrasi konstitusional dalam abad ke 20 (4), demokrasi konstitusional abad ke-19 (4), demokrasi konstitusional pada abad 19 (3), perbedaan demokrasi Abad ke 19 dan ke 20 (3), perkembangan demokrasi abad 19 (3), makalah demokrasi konstitusional di eropa abad ke-19-20 (3), demokrasi konstitisional (2), demokrasi konstitusi abad xIx (2), perbedaan abad ke 19 dan abad 20 (2), demokrasi konstitusional abad 19 dan 20 (2), demokrasi konstitusi abad ke 19 (2), bagaimana konsep negara hukum yang muncul di abad ke 19 dan 20 (2), perbedaan demokrasi konstitusional abad 19 dengan abad ke 20 (2), pengertian demokrasi abad 19 (2), perbedaan abad 19 dan 20 singkat (2), penjelasan demokrasi konstitusional abad ke 19 (2), perbedaan demokrasi konstitusional abad (2), demokrasi konstitusional abad ke (2), 

Leave a Reply