Tentang Konstitusi

inoputro(dot)com, tentang konstitusi.

Dalam proses reformasi hukum dewasa ini berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945, banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Memang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUD-nya itu sendiri, amandemen lebih merupakan perlengkapan  dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut (Mahfud, 1999 : 64). Dengan sendirinya amandemen dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal maupun memberikan tambahan–tambahan.

Ide tentang amandemen terhadap Uud 1945 tersebut didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama masa Orde lama dan Orde baru, bahwa penerapan terhadap pasal – pasal UUD memiliki sifat “multi in terpretable” atau dengan kata lain berwayuharti, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama kepada presiden. Karena latar belakang politik inilah maka masa orde baru berupaya untuk melestarikan Uud 1945 bahkan UUD 1945 seakan-akan bersifat keramat yang tidak dapat diganggu gugat

Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak adanya sistem kekuasaan dengan “checks and balances” terutama terhadap kekuasaan eksklusif. Oleh karena itu bagi bangsa indonesia proses reformasi  terhadap UUD 1945 adalah merupakan suatu keharusan, karena hal itu akan mengantarkan bangsa Indonesia ke arah tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaraan

Amandemen terhaap UUD 1945 dilakukan oleh bangsa Indoneisa sejak tahun 1999, dimana v pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945. kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001, dan amandemen terakhir dilakukan pada tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002

Demikianlah bangsa Indonesia memasuki suatu babakan baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang diharapkan membawa ke arah perbaikan tingkat kehidupan rakyat. UUD 1945 hasil amandemen 2002 dirumuskan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan politik, sehingga diharapkan struktur kelembagaan negara yang lebih demokratis ini akan meningkat kesejahteraan rakyat

Konstitusi dengan istilah lain Constitution atau verfassung dibedakan dari Undang-Undang dasar atau Grundgesetz. Karena suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, maka pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhaaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena pentingnya itu harus ditulis, dan konstipasi yang ditulis itu adalah Undang-Undang dasar.

Jika paham Herman heller dipakai sebagai ukuran untuk mengetahui arti konstitusi, maka akan terlihatlah bahwa benar-benar konstitusi itu mempunyai arti yang lebih luas dari pada Undang-Undang dasar. Herman Heller membagi konstitusi itu dalam tiga pengertian sebagai berikut ;

  1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (Die politishe verfassung als gesellschaftiche wirklichkeit) dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (ein rechtsverfassung) atau dengan perkataan lain konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum
  2. Baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi itu disebut rechtsverfassung (die verselbstandigte rechtsverfassung). Tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut “abstraksi”.
  3. Kemduian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara

 

Indahnya dunia ketika kita dapat saling berbagi.

Artikel terkait:


Pernah menuliskan salah satunya?

tentang konstitusi (31), apa yang diharapkan dari amandemen terhadap konstitusi (13), amandemen yang pernah dilakukan terhadap uud 1945 (7), hakikat demokrasi menurut alamudi (2), apa yang diharapkan amandemen terhadap konstitusi (1), Apa itu lampiran otentik UUD (1), apa itu lampiran otentik (1), kekhilafan ino (1), pengertian demokrasi menurut para ahli (1), penyempurnaan UUD 45 dapat d (1), 

Leave a Reply