Perlunya Resentralisasi Pendidikan untuk Mencegah KKN

inoputro(dot)com, Perlunya resentralisasi pendidikan untuk mencegah KKN.

Ganasnya serangan praktik KKN memang tak semudah itu diberantas. Berbagai berita menguak perjuangan seorang abdi negara yang berniat baik untuk menghapus praktek budaya indonesia KKN malah justru diserang oleh tuduhan palsu yang diduga merupakan hasil konspirasi kalangan pejabat agar menghentikan langkahnya yang tegas dalam menghapus praktik KKN di negara Indonesia. Memang KKN sudah mengakar di sebagian masyarakat Indonesia dan terlibat dalam sistem birokrasi milik pemerintah. Kenyataan tersebut meski sudah bukan rahasia lagi dan telah diketahui seluruh lapisan masyarakat, serangan KKN masih tetap bertahan, bahkan semakin meningkatkan serangannya yang berbisa.

“Ide resentralisasi pendidikan yang diupayakan untuk menghapus praktek KKN dapat dilakukan dengan melakukan manajemen yang baik pada pendidik atau guru. Akan lebih baik jika manajemen tersebut bisa diatur oleh pemerintah pusat.”

Apakah kita hanya bisa melihat fenomena budaya indonesia tersebut tanpa ada sesuatu yang bisa dilakukan? Jika praktek KKN dibiarkan merajalela, itu akan menghambat keberhasilan suatu negara. Solusi jitu dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu ide yang tepat untuk memberantas penyakit sosial ini adalah dengan desentralisasi pendidikan indonesia. Ide tersebut dicetuskan oleh berbagai kalangan pengamat pendidikan untuk mencegah penyebaran Korupsi Kolusi dan Nepotisme pendidikan di berbagai daerah.

Ide tersebut berkaitan pula dengan dampak otonomi daerah. JIka dikaji lebih mendalam, otonomi daerah memberikan dampak tertentu pada suatu daerah, yakni sebuah kewenangan yang diserahkan ke pemerintah daerah. Metode ini sah saja jika digunakan untuk membangun pendidikan daerah dan budaya indonesia, namun apabila digunakan secara melenceng, maka itulah permasalahannya. Tidak semua daerah memiliki mindset yang sama, beberapa pemerintah daerah kurang bisa amanah dalam menjalankan roda pemerintah dan hanya berfokus pada mencari keuntungan yang lebih dari bunga yang berasal dari dana pendidikan.

Ide resentralisasi pendidikan yang diupayakan untuk menghapus praktek KKN dapat dilakukan dengan melakukan manajemen yang baik pada pendidik atau guru. Akan lebih baik jika manajemen tersebut bisa diatur oleh pemerintah pusat. Mengapa resentralisasi pendidikan begitu perlu? Sebab untuk menciptakan latar budaya karakter yang positif, media pembentukan karakter sebaiknya dibuat secara tungal untuk mencapai keselarasan dan kesepahaman.

Selain itu, alasan lain mengapa latar budaya resentralisasi pendidikan begitu penting adalah keberadaan kepala sekolah dan guru yang memiliki status pegawai negeri, dan bukanlah pegawai daerah. Satu hal yang perlu diketahui, ini sering terjadi pada daerah yang memiliki otonomi daerah, para bupati atau walikota menganggap pegawai negeri sebagai pembantu lansung bupati atau walikota yang bisa sesukanya sendiri untuk diberhentikan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Kementrian Pendidikan Indonesia (Kemdiknas), di suatu daerah yang diberi hak khusus otonomi budaya pendidikan seperti medan, kepala daerahnya telah mendisfungsionalkan beberapa kepala sekolah karena tidak mau membantu sang pemimpin daerah dalam proses pemilihan kepala daerah di periode selanjutnya. Inilah salah satu latar budaya yang muncul dalam ritme birokrasi pemerintah Indonesia yang mengutamakan kepentingan politik diatas kesejahteraan masyarakat.

bagaimana pendapat anda???

 

Indahnya dunia ketika kita dapat saling berbagi.


Pernah menuliskan salah satunya?

UNTUK MENGHINDARI PRAKTIK KKN DIPERLUKAN PEMIMPIN YANG (16), untuk menghindari praktek kkn diperlukan pemimpin yang (12), untuk menghindari praktek KKN diperlukan pimpinan yang (4), untuk menghindari praktik KKN di perlukan pemimpin yang (3), Untuk menghindari praktik KKN di perlukan pemimpin yang? (2), menghindari praktik kkn (2), untuk menghindari KKN diperlukan pemimpin yang (2), untuk menghindari praktek kkn di perlukan pemimpin yang?? (2), untuk menghindari praktik kkn diperlukan pimpinan yang (1), untuk menghindari praktik korupsi diperlukan pemimpin (1), untuk menghindari praktik korupsi maka di perlukan pemimpin (1), untuk menghindari praktik korupsi maka diperlukan pemimpin (1), alasan resentralisasi (1), Untuk menghindari praktik KKN di perlukan pemimpin yg (1), untuk menghindari praktik KKN di perlukan pemimpin ? (1), untuk menghindari praktik kkn d perlukan pemimpin yt (1), untuk menghindari praktek kkn diperlukan pimpinan yabg (1), untuk menghindari praktek KKN diperlukan pemimpin yang? (1), resentralisasi (1), untuk menghindarkan praktek kkn diperlukan pemimpin yang (1), 

No Responses to “Perlunya Resentralisasi Pendidikan untuk Mencegah KKN”

Leave a Reply